JOMBANG, JAWA TIMUR | BIN 08 – Jombang sedang mempertontonkan sebuah tragedi intelektual dan moral yang memuakkan. Di tengah kepulan asap jargon “Kota Santri” dan kepedulian palsu terhadap pendidikan karakter, realitas di lapangan justru menunjukkan borok birokrasi yang sudah akut. Krisis honor dan ketidakjelasan status para pembina ekstrakurikuler keagamaan bukan lagi masalah teknis semata, melainkan bukti otentik dari ketidakbecusan masif dalam tata kelola pemerintahan.
Gelombang pengunduran diri massal para guru pembina sejak Januari 2026 bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah mosi tidak percaya. Itu adalah ludahan kemarahan para pendidik yang lelah diberi harapan palsu oleh para pejabat yang duduk nyaman di kursi empuk dinas, sementara dapur para guru ini terancam tidak mengepul.
Pemujaan Berlebihan terhadap Kertas Vs. Pengabaian terhadap Manusia
Alasan klasik soal “menunggu Juknis (Petunjuk Teknis)” adalah alibi paling dungu yang terus diproduksi oleh Disdikbud Jombang. Bagaimana mungkin, sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas masa depan generasi muda, butuh waktu hampir setengah tahun hanya untuk menyusun selembar kertas regulasi?
Ini bukan soal kehati-hatian administratif. Ini adalah inkompetensi manajerial. Diam berbulan-bulan tanpa solusi konkret adalah bentuk kejahatan jabatan. Pejabat yang menyandera hak-hak guru demi sebuah kertas regulasi yang seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan minggu jika ada kemauan politis.
Kepemimpinan yang Mandul dan Bungkam
Di mana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Wor Windari, saat badai ini mengamuk? Bungkamnya sang kepala dinas saat dikonfirmasi bukan hanya pengecut, tetapi juga penegasan bahwa tidak ada leadership di lembaga tersebut. Diamnya Woori Windari adalah pesan jelas bagi publik: “Saya tidak tahu harus berbuat apa, dan saya tidak peduli.”
Kepemimpinan yang mandul seperti ini adalah kemewahan yang tidak bisa ditoleransi oleh Jombang sebagai kota santri. Pendidikan karakter tidak bisa dibangun oleh para pejabat yang gagal menunjukkan karakter paling dasar, tanggung jawab dan responsivitas. Publik Jombang berhak menuntut, jika tidak mampu memimpin dan menyelesaikan masalah struktural yang fundamental ini, lebih baik mundur.
Konsekuensi Fatal: Generasi Tanpa Kompas
Pengosongan posisi pembina keagamaan di sekolah-sekolah adalah bom waktu. Birokrasi Jombang sedang melakukan sabotase terhadap masa depan moral siswa. Tanpa guru pembina, program-program keagamaan hanya akan menjadi formalitas kosong. Kita sedang membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam kekosongan nilai, hanya karena para pejabatnya terlalu bebal untuk membereskan urusan administrasi.
Kemelut ini adalah cermin retak birokrasi di Jombang. Gemuk di jargon, kurus di eksekusi, dan lumpuh saat menghadapi krisis. Jika dalam minggu ini Juknis tidak turun dan honor tidak cair, maka sah sudah: Birokrasi Jombang telah resmi menjadi pembunuh karakter generasi muda mereka sendiri.
(Brown)
