JAKARTA | BIN 08
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah akan menghindari pemanfaatan pinjaman dari luar negeri dalam sektor perumahan, termasuk komitmen senilai US$500 juta dari Asian Development Bank yang setara dengan Rp8,2 triliun. Langkah ini diambil untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin Indonesia dapat mandiri dalam pendanaan proyek strategis nasional.
“Saya yang menghentikan utang luar negeri untuk sektor perumahan. Usulan untuk pinjaman itu bukan datang dari saya, melainkan dari Dirjen-Dirjen saya,” ungkap Maruarar saat bertemu dengan pihak Bappenas di Jakarta pada Selasa (24/6/2025).
Sebelumnya, program pinjaman dari ADB sudah direncanakan dan tercatat dalam Green Book 2024 serta di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian PUPR. Namun, setelah perubahan nama menjadi Kementerian PKP, rencana untuk pengajuan kembali tidak jadi dilakukan.
Sebagai solusi, Kementerian PKP akan mengandalkan pendanaan dari dalam negeri. Danantara Indonesia telah berkomitmen untuk mengalirkan dana besar sebesar Rp130 triliun guna mendukung pembangunan dan perbaikan 3 juta unit rumah setiap tahunnya. Dukungan ini akan dilakukan melalui skema Kredit Usaha Rakyat perumahan yang melibatkan lima bank Himbara serta BP Tapera.
Di samping itu, Bank Indonesia pun telah menyiapkan berbagai insentif untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional, termasuk dukungan kebijakan makroprudensial dan stabilisasi sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan tanpa menggantungkan diri pada utang luar negeri.
“Ini merupakan bukti bahwa Indonesia dapat mandiri. Kami tidak memerlukan pinjaman dari luar negeri tahun ini berkat dukungan luar biasa dari Bapak Presiden, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Danantara,” tegas Maruarar.
Ia juga mengungkapkan bahwa kepercayaan dari lembaga internasional seperti ADB tetap dihargai, tetapi sektor perumahan akan menjadi fokus utama dalam mencapai kemandirian pembiayaan nasional di era pemerintahan Prabowo.
(TIM/RED)
