JOMBANG | BIN 08
Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah pusat mulai berjalan di wilayah Jombang Kota sejak Senin (1/9/2025). Namun, hari pertama pelaksanaan diwarnai keluhan dari sejumlah siswa, terutama di SMPN 1 Jombang dan SMPN 2 Jombang.
Di SMPN 1 Jombang, siswa mengeluhkan kualitas makanan yang diterima. Ada nasi yang tidak matang dan lauk ayam yang masih berdarah. Meski begitu, banyak siswa tetap menyantap makanan karena lapar.
Salah satu keluhan terbesar adalah keterlambatan distribusi. Pihak sekolah mengakui jadwal pengiriman yang semula direncanakan pukul 09.00 WIB, baru sampai sekitar pukul 12.00 WIB.
“Kemarin ayamnya ada darahnya, nasinya kurang matang. Tapi karena lapar, ya dimakan saja,” kata salah satu siswa.
Di hari kedua, pihak sekolah menyebut kualitas makanan mulai membaik, meski evaluasi terus dilakukan.
Sementara itu, di SMPN 2 Jombang pada Rabu, 3 September 2025 Dewan Pendidikan kabupaten Jombang melakukan sidak, permasalahan lebih serius ditemukan.
Beberapa siswa menerima nasi goreng yang basi, susu kemasan yang diduga kedaluwarsa, dan buah jeruk busuk yang tidak layak konsumsi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan pangan dan pemenuhan gizi siswa.
Respons Vendor
Menanggapi keluhan tersebut, Lilis Wijayati, perwakilan vendor SPPG Kepatihan, mengakui pihaknya telah menerima masukan dari sekolah maupun Dewan Pendidikan.
“Insya Allah kalau ada kekurangan-kekurangan sedikit akan jadi pembelajaran bagi kami,” ujarnya.
Lilis menegaskan evaluasi saat ini fokus pada perbaikan jadwal distribusi agar makanan datang tepat waktu.
“Untuk keterlambatan, maklum kita masih awal. Kami berjanji ke depan lebih tepat waktu,” jelasnya.
Terkait isu susu kadaluarsa, Lilis membantah tegas. Ia mengklaim semua produk yang dikirim aman dengan masa berlaku hingga 2026.
“Silakan kalau mau sidak ke dapur, kami sedang packing. Tidak ada susu kadaluarsa,” tegasnya.
Evaluasi 3 Hari Pertama
Hasil evaluasi awal menunjukkan persoalan terbesar ada pada logistik dan kualitas kontrol produk. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti agar program ini berjalan sesuai harapan, tanpa mengorbankan kesehatan anak-anak.
*Sebagai catatan jurnalis perlu adanya pengawasan:*
1. Pembentukan tim audit khusus untuk memantau proses distribusi dan kualitas makanan.
2. Pendampingan oleh ahli gizi dari Dinas Kesehatan setempat agar menu sesuai standar gizi seimbang.
3. Pengawasan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk menjamin kelayakan dan keamanan produk makanan siap saji.
(BROWN)
