JAKARTA, BIN08 – Suasana rapat yang awalnya berjalan biasa mendadak berubah serius ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sikapnya. Dengan nada tenang namun tegas, ia menegaskan bahwa Polri tidak setuju jika harus ditempatkan di bawah kementerian.
Kapolri mengungkap bahwa dirinya sempat menerima pesan singkat dari sejumlah pihak yang menawarkan jabatan “Menteri Kepolisian” apabila wacana tersebut disetujui. Namun, tawaran itu sama sekali tidak membuatnya goyah.
“Beberapa orang sempat menyampaikan ke saya lewat WhatsApp, apakah saya mau menjadi menteri kepolisian. Di hadapan bapak dan ibu semua, saya tegaskan bahwa saya menolak Polri berada di bawah kementerian,” ujar Sigit, Senin (26/1/2026).
Bahkan dengan nada santai namun penuh makna, ia menambahkan,
“Kalaupun saya yang ditunjuk jadi menteri kepolisian, saya lebih memilih jadi petani.”
Penolakan ini bukan tanpa pertimbangan. Menurut Kapolri, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden merupakan bagian penting dari menjaga profesionalisme dan independensi penegakan hukum.
Alasan Tegas Kapolri Listiyo Sigit
Ada beberapa alasan utama di balik sikap tegas tersebut:
- Menjaga marwah institusi, agar Polri tidak terseret kepentingan politik praktis.
- Menjamin keamanan nasional, dengan jalur komando yang jelas dan cepat tanpa birokrasi berlapis.
- Melanjutkan semangat reformasi, yang telah memisahkan Polri dari ABRI demi penegakan hukum yang lebih independen.
Kapolri juga mengajak seluruh jajaran kepolisian, dari Mabes hingga Polsek, untuk tetap solid dan fokus menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden adalah komitmen bersama yang harus dijaga.
Pesan ini menjadi pengingat bahwa bagi Kapolri, menjaga kemandirian dan kehormatan institusi jauh lebih penting daripada jabatan atau kepentingan pribadi.
(Brown)
