JENEWA, BIN08 – Dunia internasional memberikan kepercayaan penuh kepada Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia resmi terpilih memegang mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk masa jabatan tahun 2026.
Penunjukan ini diputuskan dalam sidang di Markas PBB Jenewa, Swiss, awal Januari 2026. Indonesia, yang diwakili oleh Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, akan memimpin lembaga HAM tertinggi di dunia tersebut selama satu tahun penuh.
Kemenangan ini bukan sekadar rotasi wilayah Asia-Pasifik, melainkan pengakuan atas diplomasi Indonesia yang dinilai mampu menjembatani perbedaan di tengah panasnya tensi geopolitik global.
Apa Saja Tugas dan Wewenang Indonesia?
Menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB bukanlah tugas ringan. Indonesia memegang kendali atas jalannya dialog HAM di level global. Berikut adalah rincian tugas dan wewenangnya:
1. Nahkoda Sidang Internasional
Indonesia bertanggung jawab memimpin seluruh sesi sidang Dewan HAM. Tugas utamanya adalah memastikan perdebatan antarnegara tetap kondusif, tertib, dan menghasilkan keputusan yang konkret bagi perlindungan kemanusiaan.
2. Penentu Pakar HAM Dunia
Salah satu wewenang paling strategis adalah mengusulkan kandidat untuk Prosedur Khusus. Indonesia akan menyeleksi dan mengusulkan nama-nama ahli independen (Pelapor Khusus) yang bertugas mengawasi isu HAM spesifik di berbagai negara.
3. Pembentuk Tim Investigasi
Presiden Dewan HAM memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota tim investigasi atau komisi penyelidik (Commission of Inquiry) terkait laporan pelanggaran HAM berat di seluruh dunia.
4. Penjaga Netralitas Global
Dalam posisi ini, Indonesia harus menanggalkan kepentingan nasionalnya demi kepentingan global. Indonesia bertindak sebagai penengah (mediator) yang objektif untuk mencari titik temu (konsensus) di antara negara-negara anggota yang seringkali berselisih paham.
Membawa Suara “A Presidency for All”
Mengusung tema “A Presidency for All”, Indonesia berkomitmen untuk meruntuhkan tembok polarisasi. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB diharapkan tidak lagi menjadi ajang saling tuding, melainkan ruang kerja sama yang inklusif.
”Indonesia ingin memastikan bahwa Dewan HAM PBB menjadi milik semua bangsa, bukan hanya segelintir kelompok. Fokus kita adalah dialog dan penguatan kapasitas,” ujar Dubes Sidharto dalam keterangannya.
Momen 20 Tahun Dewan HAM
Kepemimpinan Indonesia di tahun 2026 ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Hal ini memberikan kesempatan emas bagi Indonesia untuk mendorong reformasi agar lembaga ini lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat di daerah-daerah konflik maupun negara berkembang.
Prestasi ini menjadi kado awal tahun yang manis bagi diplomasi Indonesia di panggung dunia, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan sebagai pemain kunci dalam isu kemanusiaan global. (LD/Red)
