TANGERANG | BIN 08
Presiden Prabowo Subianto mengirim pesan kuat kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam forum pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE BSD, Kamis (28/8/2025), ia menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang tak tergantikan, termasuk dirinya sebagai kepala negara.
“Kalau presiden saja bisa diganti, apalagi direksi BUMN. Jangan ada yang merasa perusahaan pelat merah itu milik keluarganya,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut tidak sekadar teguran, tetapi sinyal politik dan ekonomi bahwa pemerintah ingin memperketat disiplin manajemen di perusahaan negara. Prabowo bahkan memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin yang hadir di acara untuk siap menindak direksi yang menyalahgunakan kewenangan.
Lebih jauh, Presiden juga menyoroti praktik pemberian bonus atau tantiem kepada komisaris maupun direksi meskipun perusahaan dalam kondisi merugi. Praktik itu menurutnya tidak adil bagi rakyat dan sudah dihapuskan.
“Kalau ada yang tidak terima, silakan keluar. Masih banyak anak muda yang siap memimpin BUMN,” katanya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mengonsolidasikan aset strategis melalui Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara. Dengan nilai mencapai sekitar 1.000 miliar dolar AS, sovereign wealth fund Indonesia kini berada di peringkat lima besar dunia, sejajar dengan Norwegia, Tiongkok, dan Abu Dhabi.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa arah pengelolaan BUMN ke depan tidak hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga soal tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Teguran terbuka Presiden menjadi sinyal bahwa era “kenyamanan” direksi pelat merah telah berakhir.
(TIM/RED)
