JOMBANG | BIN08 – Awal tahun 2026 di Jombang tidak dibuka dengan prestasi, melainkan dengan dua monumen kegagalan infrastruktur yang mengusik nalar publik: genangan abadi di Jalan RE. Martadinata (proyek Rp 1,5 miliar) dan ambruknya selasar Pasar Ploso (proyek Rp 3,9 miliar). Sebagai praktisi media, saya melihat ini bukan sekadar faktor alam “curah hujan ekstrem”, melainkan sebuah bencana administratif.
Drainase Wagu di Atas “Cekungan”
Hasil penelusuran dan diskusi teknis mengungkap fakta yang mencengangkan. Mantan Kadis Perkim, Agung Hariadi, secara terang-terangan menunjuk kondisi jalan yang “cekung” sebagai biang kerok utama gagalnya drainase di RE. Martadinata. Pengakuan ini adalah “bom waktu”.
Jika birokrasi sudah tahu bahwa ruas tersebut adalah cekungan, mengapa proyek drainase miliaran rupiah tetap dipaksakan berjalan sendirian tanpa peninggian jalan (leveling)? Membangun drainase mewah di jalan yang rendah tanpa menyentuh elevasi jalannya ibarat membeli gayung mahal tapi sumurnya kering mubazir secara fungsional, gagal secara perencanaan.
Di sini kita melihat aroma ego sektoral yang menyengat. Perkim mengurusi selokannya, PUPR mungkin menunggu giliran mengurusi jalannya, sementara rakyat Jombang dipaksa mengurusi motornya yang mogok. Tim Percepatan Pembangunan daerah seharusnya menjadi dirigen yang menyelaraskan instrumen ini, bukan malah membiarkan setiap dinas bermain “musik” sendiri-sendiri dengan anggaran rakyat sebagai taruhannya.
Hulu-Hilir yang Terabaikan
Kritik saya tidak berhenti di permukaan jalan. Drainase yang baik akan lumpuh jika hilirnya, yakni Sungai Jagalan, tidak mampu menampung debit limpasan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanganan banjir masih dilakukan secara parsial dan “setengah hati”. Peninggian jalan, rehabilitasi drainase, dan normalisasi sungai adalah satu paket kebijakan yang tidak bisa dipisahkan secara administratif jika ingin hasil yang tuntas.
Skandal Pasar Ploso: Tamparan Bagi Pengawasan
Bergeser ke utara, ambruknya kanopi Pasar Ploso sepanjang 15 meter adalah skandal teknis yang tak kalah memalukan. Bangunan yang baru berusia tiga bulan resmi berdiri sudah “cekle’” (patah). Dalih “masa pemeliharaan” tidak bisa menghapus fakta adanya dugaan lemahnya pengawasan atau spesifikasi yang tidak sesuai. Jika konstruksi baru bisa roboh tanpa bencana besar, maka integritas konsultan pengawas dan dinas terkait patut dipertanyakan secara hukum.
Jombang Butuh Martabat, Bukan Proyek Pencitraan
Masyarakat Jombang membayar pajak bukan untuk membeli alasan “curah hujan” atau “skala prioritas” yang keliru. Kami butuh pembangunan yang bermartabat, bukan Proyek Pencitraan, yang hanya terlihat “menthes jobone, kopong jerone” (nampak bagus di luar, kopong dalamnya) saat diresmikan, namun ambyar saat dihantam hujan pertama.
Sudah saatnya Aparat Penegak Hukum (APH) dan auditor negara tidak hanya duduk di balik meja. Audit investigatif terhadap proyek RE Martadinata dan Pasar Ploso adalah harga mati. Jangan tunggu sampai rakyat nesu (marah) dan mosi tidak percaya menjadi permanen. Pembangunan Jombang harus berbasis solusi total, bukan sekadar proyek “simsalabim” yang menguap kualitasnya.
Penulis: R. Wijaya
Redaksi: BIN08
