JOMBANG | BIN08 – Proyek drainase miliaran rupiah di Kabupaten Jombang, khususnya ruas Jalan RE. Martadinata, terus menuai sorotan tajam. Praktisi Arsitektur jebolan Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Andri Arya Kusuma, menilai kegagalan infrastruktur tersebut merupakan akibat dari kesalahan fundamental dalam pendekatan perencanaan.
Andri melihat adanya tren proyek pedestrian yang lebih mengutamakan estetika visual dibandingkan fungsi dasar. Menurutnya, trotoar yang terlihat rapi dan modern justru sering kali menjadi “beban” baru bagi sistem pembuangan air karena kehilangan ruang resapan.
Kesalahan Fundamental: Estetika vs Fungsi
”Prioritas lebih ke estetika, tapi fungsi menjadi korban. Pedestrian memang terlihat rapi, tapi secara teknis justru memperparah limpasan air karena drainase yang ada belum tentu siap menampung beban infiltrasi yang hilang,” ujar Andri dalam analisis teknisnya.
Ia menegaskan bahwa dalam proyek infrastruktur, elevasi adalah hal fundamental. Selisih beberapa sentimeter saja dalam kemiringan (slope) saluran atau kesalahan peletakan titik pembuangan (outlet) bisa berakibat fatal. Air tidak hanya akan melambat, tetapi bisa terjadi backwater effect di mana air justru kembali menggenang di titik yang sama.
Pola Klasik “Tambal Sulam”
Andri mengkritik sistem kerja proyek yang ia sebut sebagai “Pola Klasik”: dibangun, bermasalah, lalu diperbaiki lagi dengan anggaran baru. Siklus ini, menurutnya, terjadi karena pembangunan dilakukan per ruas tanpa adanya Masterplan Drainase Terpadu skala kota.
”Mengerjakan drainase per ruas tanpa sistem terpadu itu seperti memperbaiki pipa bocor tanpa tahu arah aliran airnya. Satu titik diperbaiki, titik lain justru banjir. Ini konsekuensi dari perencanaan yang tidak terintegrasi,” tegasnya.
Mendesak Audit Teknis dan Transparansi Anggaran
Mengingat proyek ini menggunakan uang publik senilai miliaran rupiah, Andri mendesak agar desain teknis atau Detail Engineering Design (DED) dibuka secara transparan kepada masyarakat. Transparansi gambar DED, perhitungan kapasitas, hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) dinilai sebagai bagian dari kontrol kualitas agar publik bisa mengkritisi secara teknis, bukan sekadar opini.
”Kalau sudah keluar miliaran tapi genangan tetap terjadi di titik yang sama, artinya proyek tersebut gagal. Kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan cuaca ekstrem jika perencanaan kota tidak pernah memperbarui parameter hidrologinya,” imbuhnya.
Tawaran Solusi: Konsep “Sponge City”
Sebagai rekomendasi ke depan, Andri menawarkan konsep Sponge City (Kota Spons) sebagai solusi mitigasi banjir masa kini. Prinsipnya sederhana: menyerap air sebanyak mungkin di lokasi jatuhnya hujan melalui penggunaan material ramah air seperti permeable pavement (paving berpori) dan pembangunan taman resapan.
”Ke depan, kita tidak bisa hanya mengandalkan drainase konvensional. Pemkab harus punya Masterplan yang mencakup peta aliran lengkap dan koneksi hulu-hilir yang sinkron. Tanpa itu, pembangunan infrastruktur di Jombang akan selalu bersifat tambal sulam,” pungkasnya.
(Brown)
