MANADO | BIN08 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmen kuat menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada 2026. Gubernur Yulius Selvanus memimpin langsung High Level Meeting bersama TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, KDEKS serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulut di KantorPerwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/2/2026).
Pertemuan strategis ini menjadi forum konsolidasi lintas sektor untuk menyatukan langkah menghadapi tantangan inflasi, ketahanan pangan, digitalisasi keuangan, hingga perluasan akses pembiayaan masyarakat.
Inflasi Terkendali, Pangan Aman
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga komoditas utama seperti beras, bawang, dan cabai yang selama ini menjadi penyumbang inflasi.
Langkah konkret yang diinstruksikan antara lain:
- Percepatan modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- Penguatan cadangan pangan daerah.
- Optimalisasi peran BUMD pangan untuk intervensi pasar saat harga bergejolak.
- Peningkatan koordinasi TPID kabupaten/kota dalam pemantauan harga harian.
“Inflasi harus terkendali. Kalau harga stabil, daya beli masyarakat terjaga dan pertumbuhan bisa berkelanjutan,” tegas Gubernur.
Target Pertumbuhan di Atas Nasional
Sulawesi Utara ditargetkan mencatat pertumbuhan ekonomi melampaui rata-rata nasional pada 2026. Untuk itu, Gubernur meminta:
- Percepatan realisasi APBD sejak awal tahun anggaran.
- Penguatan belanja produktif yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat.
- Percepatan perizinan investasi strategis.
- Hilirisasi sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan industri pengolahan.
Sektor manufaktur juga didorong menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru, sehingga pertumbuhan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif.
Digitalisasi Diperluas Hingga Akar Rumput.
Melalui sinergi TP2DD dan perbankan, perluasan QRIS dan transaksi non-tunai terus digencarkan. Pasar tradisional, UMKM, hingga destinasi pariwisata menjadi prioritas digitalisasi.
Digitalisasi diyakini mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas literasi keuangan, serta mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Akses Modal untuk Petani, Nelayan & UMKM.
Penguatan peran TPAKD menjadi salah satu kunci ekonomi inklusif. Gubernur menginstruksikan agar akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM dipermudah melalui:
- Skema kredit berbunga ringan.
Perluasan literasi dan inklusi keuangan. - Pendampingan usaha berbasis klaster.
“Pertumbuhan harus dirasakan sampai ke desa-desa. Jangan ada yang tertinggal,” ujarnya.
Instruksi Tegas: Bergerak Cepat dan Solid
Gubernur meminta seluruh kepala daerah dan stakeholder bergerak selaras, terukur, dan agresif dalam mengeksekusi program. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar kebijakan tidak berjalan parsial.
Dengan konsolidasi menyeluruh ini, Pemerintah Provinsi optimistis 2026 akan menjadi tahun akselerasi ekonomi Sulawesi Utara—stabil, kompetitif, dan inklusif.
(Tim/RED)
