JOMBANG | BIN 08 – Penonaktifan ribuan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Jombang memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah memastikan warga yang merasa masih memenuhi syarat tetap bisa mengajukan reaktivasi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menjelaskan bahwa kebijakan penonaktifan merupakan dampak dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan pemerintah pusat. Dari hasil penyesuaian data tersebut, sekitar 29 ribu peserta di Jombang dinyatakan tidak lagi masuk kategori penerima bantuan iuran.
“Ini murni hasil sinkronisasi dan pemutakhiran data. Namun jika ada warga yang merasa masih layak, silakan ajukan kembali. Kami terbuka dan siap memproses,” ujarnya.
Agung menambahkan, mekanisme pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau langsung berkoordinasi dengan Dinsos sesuai prosedur yang berlaku. Hingga pertengahan Februari, ratusan warga telah berhasil mengaktifkan kembali kepesertaan PBI setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi.
Ia menegaskan, data kesejahteraan sosial bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, proses koreksi dan pengajuan ulang menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
Meski terjadi penyesuaian data secara besar-besaran, Pemkab Jombang memastikan akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu tetap terjamin melalui skema pembiayaan daerah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan hak pelayanan medis.
(brown)
