JOMBANG | BIN 08 – Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap berjalan meski ribuan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan akibat pembaruan data kesejahteraan sosial.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar dalam APBD 2026 melalui Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Yankesmaskin).
Anggaran tersebut disiapkan untuk menjamin pembiayaan pengobatan warga yang terdampak penonaktifan.
Kepala Dinas Kesehatan Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, menegaskan bahwa persoalan administrasi tidak boleh menghambat hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.
“Pemkab berkomitmen memastikan warga miskin tetap mendapatkan pelayanan medis. Jika status BPJS PBI nonaktif, maka pembiayaan akan ditanggung melalui program daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, proses reaktivasi data masih terus dilakukan. Dinas Sosial Kabupaten Jombang membuka ruang pengajuan bagi warga yang merasa memenuhi kriteria namun kepesertaannya dinonaktifkan setelah pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hingga pertengahan Februari, ratusan peserta telah kembali aktif setelah melalui proses verifikasi.
Diketahui, sekitar 29 ribu peserta di Kabupaten Jombang terdampak penyesuaian data tersebut. Pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah penyiapan anggaran ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga akses kesehatan masyarakat kurang mampu agar tetap terjamin tanpa hambatan.
Pemkab Jombang juga memastikan koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat guna mengantisipasi potensi kendala di lapangan, sehingga pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin tetap optimal.
(Brown)
