MINAHASA SELATAN | BIN 08
Sikap tertutup dan janggal kembali mencuat di lingkungan dunia pendidikan. Seorang guru PNS yang juga mantan kepala sekolah di SD GMIM Tawaang Timur diketahui bernama Seska Tumewu, gagal diwawancarai awak media setelah secara tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah aktif (Hesye kalengkongan) tepat saat proses konfirmasi akan dilakukan.
Peristiwa tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan jurnalis. Pasalnya, ketika awak media hendak meminta keterangan langsung dari mantan kepala sekolah terkait sejumlah persoalan administrasi, kepala sekolah yang saat ini menjabat justru segera memanggil yang bersangkutan, sehingga wawancara tidak dapat dilakukan.
“Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius. Ada apa sebenarnya sehingga mantan kepala sekolah terkesan dihindarkan dari konfirmasi media?” Pada Selasa 20/1/26
Dugaan Penutupan Informasi
Informasi yang dihimpun menyebutkan, konfirmasi tersebut berkaitan dengan berbagai aspek administrasi sekolah, mulai dari pengelolaan Dana BOS, data inventaris sekolah, hingga penggunaan dan transparansi ARKAS, termasuk mekanisme pendebetan dan pencatatan keuangan lainnya.
Awak media menduga, langkah pemanggilan mendadak tersebut dilakukan agar mantan kepala sekolah tidak membeberkan keterangan penting yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah pada masa jabatannya.
Aneh dan janggal. Saat mau diwawancarai, justru langsung dipanggil kepala sekolah aktif. Ini memunculkan dugaan adanya upaya menghindari keterbukaan informasi.
Transparansi Dipertanyakan
Sebagai institusi publik yang mengelola dana negara melalui BOS, sekolah seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sikap yang dinilai menghindar dari konfirmasi justru memperkuat kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya persoalan administrasi yang belum tuntas atau disembunyikan.
Sementara itu, mantan kepala sekolah juga belum memberikan pernyataan karena belum sempat diwawancarai.
Insiden ini kini menjadi sorotan serius awak media dan masyarakat, terutama terkait komitmen keterbukaan di sektor pendidikan.
Publik pun berharap Dinas Pendidikan dan pihak berwenang segera turun tangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran administrasi maupun penyalahgunaan dana negara.
Peristiwa ini menegaskan satu pertanyaan besar yang kini mengemuka:
Apa yang sebenarnya ingin ditutupi?
(Demsy)
