banner 728x250

Menhan Sjafrie: Bandara PT IMIP Morowali Tanpa Pengawasan Negara, Ancaman Serius bagi Kedaulatan

DOSAN
banner 120x600
banner 468x60

MOROWALI | BIN 08

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan adanya temuan anomali yang dinilai sangat membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional. Temuan tersebut muncul setelah inspeksi Menhan saat menyaksikan latihan terjun payung TNI di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Kamis (20/11/2025).

Menhan Sjafrie mengungkapkan bahwa bandara yang berada di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) telah beroperasi sejak 2019 tanpa kehadiran perangkat negara seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan AirNav Indonesia. Keberadaan fasilitas strategis tanpa pengawasan negara ini disebut sebagai pelanggaran serius terhadap sistem pertahanan dan ketertiban nasional.

banner 325x300

 

Menurut Menhan, operasional bandara tersebut berpotensi membuka ruang bagi perpindahan barang dan orang secara tidak terawasi, sehingga menciptakan risiko besar bagi kedaulatan ekonomi maupun keamanan nasional.

“Ini adalah anomali yang tidak bisa dibiarkan. Bandara yang beroperasi tanpa perangkat negara menciptakan celah yang membahayakan kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Republik ini tidak boleh ada negara di dalam negara,” tegas Menhan Sjafrie.

 

Ia memastikan seluruh temuan lapangan akan dilaporkan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penindakan lebih lanjut. Menhan juga menegaskan pentingnya penguatan regulasi, penataan ulang izin operasional, serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sarana strategis di kawasan industri nasional.

Menhan Sjafrie menambahkan bahwa negara wajib hadir dalam setiap objek vital, terutama bandara yang menjadi titik kritis keluar-masuknya barang dan manusia. Ia menegaskan bahwa TNI bersama instansi terkait seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina harus memperkuat koordinasi guna menerapkan sistem pengawasan berlapis.

Pernyataan Menhan Sjafrie ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik yang dinilai mengurangi otoritas negara serta berpotensi mengancam kedaulatan dan keamanan nasional—khususnya pada fasilitas strategis seperti bandara di kawasan industri PT IMIP Morowali.

(TIM/RED)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *